LAMPUIJO.ID -- Sidang perdana perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Sukoharjo III Barat Tahun Anggaran 2023 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Kamis (4/12/2025).
Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu beragenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Gunarto bin Suratmin.
Majelis hakim dipimpin oleh Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan anggota Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H. dan Heri Hartanto, S.H., M.H.. Dari pihak penuntut umum, hadir salah satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Pringsewu, Elfiandi Hardares, S.H., M.H.
Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menyampaikan bahwa terdakwa didakwa secara subsidiairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta dakwaan subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama.
BACA JUGA:Gelar Sidang Perdana, JPU Kejari Pringsewu Bacakan Dakwaan Kasus Korupsi Bimtek Aparatur Desa
Uraian dakwaan menyebutkan bahwa terdakwa, selaku Kepala Pekon Sukoharjo III Barat, diduga melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan APBPekon Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp323.335.276.
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut. Persidangan ditutup sekitar pukul 15.00 WIB, dan majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 10 Desember 2025 dengan agenda pembuktian, yakni pemeriksaan saksi-saksi dan pengajuan barang bukti oleh Penuntut Umum.
Kejaksaan Negeri Pringsewu menegaskan bahwa karena tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa, maka proses persidangan selanjutnya akan langsung memasuki tahap pembuktian. Tim Penuntut Umum menyatakan tengah mempersiapkan alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan dakwaan di persidangan.