Transformasi Digital Pemerintahan, Kota Yogyakarta Masuk Peringkat Kedua Nasional

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkot Yogyakarta adalah mengembangkan Jogja Smart Service (JSS). Platform ini menjadi bagian dari fondasi pelayanan digital yang ke depan akan terus diperkuat melalui integrasi berbagai kanal layanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Hasto mengatakan, Pemkot Yogyakarta juga ingin menjadikan daerahnya sebagai center of excellence sekaligus center of referral bagi kabupaten dan kota lainnya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan digital.

Untuk mewujudkan target tersebut, seluruh sistem pelayanan perlu saling terhubung. Integrasi antaraplikasi dan interoperabilitas data antar-OPD menjadi hal yang harus diperkuat agar pengelolaan pemerintahan tidak berjalan secara terpisah.

Mengenai pemanfaatan AI, Hasto berpandangan bahwa teknologi tersebut tetap harus berada dalam kendali manusia. AI dapat membantu pekerjaan aparatur, tetapi tanggung jawab dalam menentukan keputusan pemerintahan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada teknologi.

BACA JUGA:Pameran Pendidikan Eropa EHEF 2026 Digelar di UGM, Tawarkan Ribuan Peluang Beasiswa

"AI adalah sekadar alat untuk membantu, jadi bukan segala-galanya. Semua keputusan tetap harus berada di bawah kendali aparatur yang ada di dalamnya," tuturnya.

Selain itu, kesiapan data juga menjadi perhatian dalam pengembangan pemerintahan digital. Hasto menilai, pemanfaatan teknologi tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung data yang telah terdigitalisasi dengan baik, valid, dan akurat. Kualitas data tersebut diperlukan agar informasi yang tersedia benar-benar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, Tri Hastono, menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam GM-DTGI Award 2026 merupakan kesempatan bagi Pemkot Yogyakarta untuk melihat sejauh mana pelaksanaan transformasi digital telah memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan.

Ia mengatakan, penghargaan yang diperoleh tidak boleh berhenti sebagai sebuah pencapaian. Pemkot Yogyakarta masih memiliki pekerjaan untuk memastikan berbagai upaya digitalisasi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Kesertaan dalam event seperti ini adalah untuk mengonfirmasi apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan norma dan ketentuan. Kemudian, sejauh mana kita bisa memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dari apresiasi yang diberikan, selanjutnya bagaimana kita membuat dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Tri.

Tri mengungkapkan, terdapat dua hal yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan integrasi pemerintahan digital di Kota Yogyakarta.

Pertama, menyamakan visi seluruh OPD agar pengembangan sistem dan aplikasi tidak berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing. Menurutnya, ego sektoral dapat menghambat terwujudnya platform pemerintahan yang saling terhubung. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki arah dan tujuan yang sama dalam membangun sistem digital.

BACA JUGA:Gamelan Kiai Kanjeng Padukan Musik Tradisional dan Modern, Penonton Disuguhkan Aransemen Unik

Tantangan berikutnya adalah membangun kedisiplinan aparatur dalam mengelola data. Pencatatan dan pelaporan setiap aktivitas pemerintahan harus dilakukan secara konsisten agar pekerjaan yang telah dilaksanakan memiliki dokumentasi yang jelas.

Tri menilai, keberadaan sistem digital saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kebiasaan aparatur dalam memasukkan dan memperbarui data secara tertib.