Bawaslu Kota Yogyakarta Latih 79 Pelajar Jadi Penggerak Demokrasi di Sekolah

YOGYAKARTA, LAMPUIJO.CO.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota YOGYAKARTA terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam membangun budaya demokrasi sejak bangku sekolah. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Training of Trainers (ToT) Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA dan SMK Negeri se-Kota YOGYAKARTA.

Kegiatan yang digelar pada Kamis (24/9/2026) tersebut diikuti sebanyak 79 peserta yang berasal dari 18 sekolah. Melalui pelatihan ini, para pelajar dibekali pemahaman mengenai demokrasi, kepemimpinan organisasi, pengawasan partisipatif, serta kemampuan menyikapi berbagai persoalan informasi di lingkungan sekolah maupun ruang digital.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, menyampaikan bahwa pendidikan demokrasi perlu ditanamkan sejak dini melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah memiliki peran penting sebagai tempat pembelajaran nilai demokrasi, mulai dari proses berdiskusi, menyampaikan pendapat, hingga mengambil keputusan bersama.

"Demokrasi tidak hanya ada saat Pemilu dan tidak hanya ada di gedung-gedung parlemen. Sekolah bisa menjadi laboratorium demokrasi," kata Andie saat membuka kegiatan.

BACA JUGA:Razia Lapas Sleman, 30 Petugas dan Warga Binaan Jalani Tes Urine

Ia menjelaskan, keberadaan MPK memiliki posisi penting dalam membentuk karakter kepemimpinan pelajar. Organisasi tersebut tidak hanya menjadi ruang administrasi sekolah, tetapi juga tempat bagi siswa untuk belajar berdialog, menyelesaikan persoalan, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Pada sesi pertama, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati, menyampaikan materi bertajuk "Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi: Tahu & Awasi".

Dalam pemaparannya, Siti menjelaskan bahwa Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) dapat menjadi gambaran sederhana mengenai proses demokrasi. Melalui Pemilos, siswa dapat memahami pentingnya aturan, keterlibatan peserta, serta tanggung jawab dalam menjalankan proses pemilihan.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai tahapan pengawasan partisipatif, yaitu melihat, memahami, mengecek, dan melakukan tindakan. Empat langkah tersebut menjadi bekal bagi pelajar agar mampu bersikap kritis terhadap informasi yang beredar, termasuk hoaks, kampanye hitam, maupun informasi yang belum memiliki kepastian kebenaran.

Materi berikutnya disampaikan Andie Kartala dengan tema "Dari MPK Menjadi Penggerak Demokrasi". Dalam sesi tersebut, ia mengajak pengurus MPK untuk tidak hanya menjalankan tugas organisasi, tetapi juga mengambil peran sebagai penggerak perubahan di lingkungan sekolah.

BACA JUGA:Tanah Kasultanan hingga Tanah Kalurahan Disorot, Warga Condongcatur Diingatkan Soal Aturan

Menurut Andie, MPK dapat menjadi wadah yang mampu mengenali persoalan, membangun komunikasi antarwarga sekolah, menciptakan solusi, serta membagikan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan positif.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa, memberikan materi terakhir dengan tema "BERTINDAK! Ketika Masalah Muncul, Apa yang Harus Dilakukan?"

Melalui simulasi dugaan pelanggaran dalam Pemilos, para peserta diajak memahami cara menangani sebuah persoalan secara objektif. Mereka dilatih untuk membedakan fakta dan dugaan, mengumpulkan bukti, mendengarkan keterangan berbagai pihak, serta menentukan langkah penyelesaian yang tepat.