Yogyakarta Diganjar Apresiasi BBPOM atas Keamanan Pangan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba

BACA JUGA:Buron Selama Setahun, Pelaku Penggelapan Kendaraan di Pringsewu Ditangkap di Banten

Emma mengingatkan, resistensi antibiotik bukan hanya berdampak pada meningkatnya angka kematian, tetapi juga dapat mengganggu layanan medis modern.

“Kalau antibiotik sudah tidak efektif, prosedur medis seperti operasi, kemoterapi, sampai perawatan bayi baru lahir akan menjadi lebih berisiko,” ungkapnya.

Selain berdampak pada kesehatan, resistensi antibiotik juga memicu beban ekonomi karena biaya pengobatan meningkat dan masa rawat inap pasien menjadi lebih lama.

Untuk menekan risiko tersebut, Pemkot Yogyakarta menjalankan strategi Antimicrobial Stewardship (AMS) atau penggunaan antibiotik secara tepat indikasi, dosis, dan durasi.

Langkah lain dilakukan melalui program Infection Prevention and Control (IPC/PPI) guna memutus penyebaran bakteri resisten atau superbug di fasilitas kesehatan.

BACA JUGA:Proses Pemekaran Lampung Tengah Berlarut-larut, Masyarakat Mulai Kecewa

“Kami juga memperkuat vaksinasi sejak dini dan mendorong penerapan WASH atau Water, Sanitation and Hygiene di masyarakat untuk menekan penyakit infeksi,” jelas Emma.

Selain itu, pendekatan One Health turut diterapkan dengan melibatkan sektor kesehatan, peternakan, dan lingkungan dalam pengendalian resistensi antimikroba.

“Kita harus menjaga efektivitas antibiotik karena ini sumber daya yang terbatas. Penggunaannya harus benar-benar bijak dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi menyebut penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman menjadi penyemangat bagi Pemkot Yogya untuk terus memperkuat pengawasan pangan.

BACA JUGA:Taufik Wijaya Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD PJS Lampung Periode 2026–2027

Menurut dia, sejak 2025 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dipercaya sebagai leading sector dalam program keamanan pangan daerah.

“Alhamdulillah kami masuk dalam 10 nominasi nasional. Tinggal satu yang belum, yakni Perda tentang keamanan pangan, dan itu sudah kami tindak lanjuti bersama legislatif,” ujarnya.

Sukidi mengatakan sebagian besar indikator penilaian sebenarnya sudah rutin dijalankan, termasuk pengawasan jajanan sekolah dan edukasi pangan sehat kepada masyarakat.