Bulog Metro Serap 20 Ribu Ton Gabah, Harga Sesuai Acuan Pemerintah

KOTAMETRO, LAMPUIJO.ID - Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Lampung Tengah kembali melakukan penyerapan gabah dari petani di wilayah cabang setempat. 

Di mana hingga kini tercatat sebanyak 20 ribu ton gabah petani di wilayah Kota Metro telah dilakukan penyerapan. 

Adapun penyerapan gabah petani tersebut ditetapkan dengan harga Rp6.500 per kilogram. 

Demikian disampaikan Kepala Kantor Cabang (Kancab) Bulog Metro, Harmein Indra Pohan, dikonfirmasi awak media pada Jumat 11 April 2025.

BACA JUGA:Selamat Jalan Eyang Titiek Puspa, Sang Penyanyi Legendaris Tutup Usia 87 Tahun

Ia mengatakan, bahwa hingga kini pihaknya telah melakukan penyerapan gabah hingga 20 ribu ton. Kendati demikian penyerapan gabah akan terus dilakukan hingga panen usai. 

"Kalau untuk di Metro sendiri kami sudah mencapai sekitar 20 ribuan ton  gabah yang diserap. Mudah-mudahan nanti dapat mencapai maksimal," ujarnya. 

Ia menjelaskan, penyerapan gabah petani tersebut ditetapkan sesuai dengan harga acuan pemerintah. Yakni dengan harga Rp 6500 per kg dari petani. 

"Harga ini merupakan mandat langsung dari pemerintah, untuk membeli gabah petani dengan harga acuan sebesar Rp 6.500 per kilogramnya," jelasnya. 

BACA JUGA:Tekan Kasus Gagal Ginjal Anak, Pemkot Metro Inisiasi Forum UMKM Jajanan Aman

Jika ditemukan adanya petani yang menjual gabahnya di bawah harga tersebut, ia memperkirakan kondisi tersebut terjadi lantaran petani membeli pihak lain di luar Bulog. Ia mencontohkan kondisi tersebut bisa terjadi dilakukan oleh tengkulak atau swasta.

"Jadi Bulog memang diperintahkan untuk membeli gabah petani dengan harga Rp 6.500. Nah kalau dijual di bawah harga Rp 6500, itu sudah kami klarifikasi, dan ternyata mereka menjualnya bukan ke Bulog, tapi ke pihak luar atau swasta," bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada petani untuk menjual hasil panen gabahnya ke Bulog Metro. Ia mengaku telah bekerjasama dengan  TNI maupun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Koordinator Penyuluh (Korluh) untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi di lapangan.

"Sebenarnya tidak ada yang rumit, apabila kita sudah memiliki niat untuk menjualnya. Yang pastinya petani tidak perlu sungkan. Karena kita adalah pemerintah, kita adalah pelayan masyarakat," jelasnya lagi.