Perkuat Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini, TP PKK Condongcatur Gelar Pembinaan Legalitas TK
Perkuat Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini, TP PKK Condongcatur Gelar Pembinaan Legalitas TK--Ist
SLEMAN, LAMPUIJO.CO.ID – Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalurahan Condongcatur menggelar pembinaan pengurusan akta notaris dan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum bagi lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) PKK. Kegiatan ini menjadi upaya mendorong pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini agar lebih tertib secara administrasi, profesional, dan memiliki kepastian hukum.
Pembinaan berlangsung di Ruang Wacanaloka, Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (17/11/2026) siang. Sebanyak 30 peserta dari unsur Pokja II TP PKK Kalurahan Condongcatur dan tenaga pendidik TK PKK mengikuti kegiatan tersebut.
Hadir mewakili Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, S.IP., staf Kamituwa. Sementara itu, materi pembinaan disampaikan oleh Reni Lestari, Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kalurahan Condongcatur.
Ketua Pokja II TP PKK Kalurahan Condongcatur, Siti Muhibah, S.H.I., menjelaskan bahwa pembinaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Pokja II, terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga. Salah satu perhatian yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pendidikan anak usia dini yang berada di bawah binaan PKK.
Menurut Siti, keberadaan TK PKK memiliki peran penting dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraannya, masih ada lembaga yang belum memiliki kelengkapan dokumen legalitas, khususnya akta notaris dan SK pengesahan badan hukum penyelenggara.
"TK PKK merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Karena itu, legalitas kelembagaan perlu diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan," ujar Siti.
Ia menambahkan, legalitas lembaga tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, dokumen hukum diperlukan untuk memperjelas kedudukan badan penyelenggara, memastikan pertanggungjawaban pengelolaan, serta memberikan dukungan bagi lembaga dalam mengakses program bantuan pemerintah sesuai ketentuan.
Karena itu, pembinaan diarahkan pada pemahaman mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen. Para kepala dan pengelola TK PKK juga diberikan gambaran mengenai tahapan yang perlu dilakukan agar legalitas lembaga dapat dilengkapi sesuai ketentuan.
Dalam pemaparannya, Reni Lestari menjelaskan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Status badan penyelenggara harus jelas agar tanggung jawab, kewenangan pengurus, hingga pengelolaan aset dan keuangan dapat dijalankan secara tertib.
"Legalitas bukan sekadar kelengkapan administrasi. Legalitas memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap lembaga, bagaimana kewenangan pengurus dijalankan, serta bagaimana aset, keuangan, dan pertanggungjawaban dikelola," jelasnya.
BACA JUGA: BULOG Yogyakarta Gelar Gerakan Pangan Murah, Beras SPHP dan Minyak Goreng Dijual Terjangkau
Reni juga mengingatkan bahwa akta notaris, SK pengesahan badan hukum, dan izin pendirian satuan pendidikan merupakan dokumen yang berbeda. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri, meskipun saling berkaitan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan.
Akta notaris menjadi dasar pendirian badan penyelenggara. Setelah itu, pengesahan dari kementerian yang berwenang diperlukan untuk memperoleh status badan hukum. Adapun izin pendirian satuan pendidikan berkaitan dengan legalitas penyelenggaraan layanan pendidikan setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- Tag
- Share
-