NTT, LAMPUIJO.CO.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana sekaligus menyerap aspirasi mengenai kebutuhan warga dalam menghadapi situasi pascabencana.
Rombongan mendatangi sejumlah lokasi terdampak dan berdialog dengan masyarakat serta pemerintah daerah. Selain itu, mereka meninjau kondisi permukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Purbaya mengatakan, kunjungan lapangan diperlukan agar pemerintah mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan warga tidak hanya berkaitan dengan bantuan dalam situasi darurat, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kehidupan masyarakat.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR memastikan kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama,” kata Misbakhun.
Misbakhun menilai, aspirasi yang diperoleh dari masyarakat di lapangan penting untuk menjadi bahan pembahasan pemerintah dalam menentukan dukungan yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat maupun tahap pemulihan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menambahkan, penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas pihak agar bantuan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Sidang Perdana Daycare Little Aresha Digelar, Wali Murid Minta Proses Hukum Terbuka dan Adil
“Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Kebutuhan mereka harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik,” ungkap Hekal.
Selain bantuan untuk kebutuhan dasar, pemerintah dan DPR juga menyoroti kebutuhan pemulihan masyarakat, termasuk perbaikan fasilitas yang rusak serta dukungan agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Hasil peninjauan dan dialog dengan masyarakat selanjutnya diharapkan menjadi bahan dalam menentukan langkah penanganan dan kebijakan pemerintah. Pemantauan terhadap kondisi masyarakat terdampak juga akan terus dilakukan untuk memastikan proses tanggap darurat hingga pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.