Lebih lanjut, Wagub Jihan juga meminta Inspektorat Provinsi Lampung untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan, termasuk melalui evaluasi rutin bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia menilai keterlibatan aktif Inspektorat sangat penting untuk memastikan seluruh laporan masyarakat mendapatkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
"Kalau perlu dilakukan evaluasi mingguan seperti pengendalian inflasi. Kita lihat laporan yang belum terjawab, apa kendalanya, dan bagaimana penyelesaiannya," ujarnya.
Wagub Jihan menekankan pentingnya kampanye publik secara masif agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan Lampung In sebagai saluran resmi penyampaian aspirasi dan pengaduan.
Ia berharap keberhasilan tindak lanjut laporan masyarakat dapat terus dipublikasikan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap aplikasi tersebut.
"Percuma aplikasinya bagus kalau tidak digunakan masyarakat. Karena itu kita harus bersama-sama melakukan sosialisasi dan menunjukkan bahwa laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti," pungkasnya.
BACA JUGA:Aksi ARTJOKES di ARTJOG 2026 Jadi Perhatian, Kritik Sponsor Ikut Disorot
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan bahwa Lampung In versi 2 telah disiapkan dengan berbagai pembaruan, termasuk sistem AI yang mampu mengidentifikasi jenis laporan dan secara otomatis mendistribusikannya kepada instansi yang berwenang.
Menurutnya, versi terbaru juga telah dilengkapi sistem pemantauan berbasis SLA sehingga setiap keterlambatan tindak lanjut dapat terdeteksi secara otomatis.
"Begitu laporan masuk, sistem akan langsung mengidentifikasi kategori aduan dan meneruskannya ke OPD yang berwenang. Semua proses terekam sehingga bisa dipantau progres penyelesaiannya," jelasnya.
Selain fungsi pengaduan, Lampung In versi 2 juga mulai mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah lainnya seperti informasi harga pasar, data lowongan kerja, informasi cuaca, berita daerah, hingga berbagai layanan berbasis data pemerintah.